HUKUM DAN REGULASI PERS DARI MASA KE MASA



HUKUM PERS
I.      DEFINISI HUKUM
Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.
Berikut ini definisi Hukum menurut para ahli :
  • Tullius Cicerco (Romawi) dalam “ De Legibus”
Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
  • Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625
Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.
  • J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH mengatakan bahwa :
Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  • Thomas Hobbes dalam “ Leviathan”, 1651:
Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
  • Rudolf von Jhering dalam “ Der Zweck Im Recht” 1877-1882:
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.
  • Plato
Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
  • Aristoteles
Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
  • E. Utrecht
Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.
  • R. Soeroso SH
Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
  • Abdulkadir Muhammad, SH
Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.
  • Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15):
Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
Jadi  kesimpulan yang didapatkan dari apa yang dikemukakan oleh ahli di atas dapat kiranya disimpulkan bahwa ilmu hukum pada dasarnya adalah menghimpun dan mensistematisasi bahan-bahan hukum dan memecahkan masalah-masalah.

II.    HAKIKAT DAN TUJUAN HUKUM
Jauh sebelum kebangkitan peradaban Yunani, pada 1.800 tahun sebelum Masehi (SM), Raja Babilonia Cammurabi, telah menggunakan undang-undang untuk  menghapuskan pertentangan antara ras Babilonia Utara dan Babilonia Selatan, yang ketika zamannya menjadi satu Babilonia. Codde Chammurabi kemudian dikenal sebagai undang-undang tertua dalam peradaban manusia (Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993:63).
            Pemikiran tentang hukum baru kemudian mendapatkan akarnya pada zaman Yunani, abad ke-5 sebelum Masehi. Milite, suatu bagian jajahan Yunani, adalah tempat lahirnya pemikiran ini. Socrates, Plato, Aristoteles murid terbesar Plato, dan Epicurus adalah empat nama besar pemikir hukum dan negara yang tercatat sepanjang sejarah itu. Substansi utama pemikiran meraka adalah masalah-masalah kewajiban dan keharusan negara, keharusan adanya hukum dan negara, masalah hukum dan keadilan. Negara diadakan untuk memberi keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan dengan hukum keadilan itu harus diwujudkan negara (Von Schmid, 1965:7-50).
            Wiener mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (ethical kontrol) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma, dan norma itu merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Wiener juga memandang hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu central organ yang memiliki kekuasaan terhadap sistem komunikasi.
            Menurut paradigma hukum Cybernetics, hukum merupakan perintah searah dari penguasa (law as command of the law giver). Hukum dianggap perintah yang harus ditaati oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat menyimpangi apa yang diharuskan oleh hukum karena penyimpangan akan mengakibatkan sanksi hukum kepada mereka. Hakikat sanksi hukum adalah paksaan untuk membuat masyarakat patuh  terhadap perintah hukum. Dalam konsep Cybernetics, masyarakat hanya dianggap satu pilihan, yaitu taat terhadap perintah (Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993:94-95).

III.   KRITERIA DAN JENIS DELIK PERS
1.    Kriteria Delik Pers
Kasus-kasus yang berkaitan dengan pers lazim disebut delik pers. Istilah delik pers, sebenarnya bukan merupakan terminologi (istilah) hukum, melainkan hanya sebutan atau konvensi dikalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk menamai pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers. Delik pers adalah delik yang terdapat dalam KUHP tapi tidak merupakan delik yang berdiri sendiri.
            Delik pers bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan sebagai delik pers. Jadi, sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh umum atau delik yang berlaku untuk umum tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah kesusilaan, tetapi kalau dilakukan oleh pers disebut delik pers (Luwarso, 2003:1).
            Menurut para ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Terdapat tiga unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers :
a.    Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan.
b.    Pikiran dan perasaan yang diumumkan atau disebarluaskan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipididana menurut hukum.
c.    Pengumuman pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi, syarat atau unsur terpenting adalah publikasi.
Dalam kerangka ini, masih menurut Luwarso (2003:2-3), terdapat dua unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggung jawaban dan dituntut secara hukum, yaitu :
a.    Apakah wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi berita dan tulisan dimaksud.
b.    Apakah wartawan yang bersangkutan sadar sepenuhnya bahwa tulisan yang dimuat dapat dipidana.
Kedua unsur ini harus dipenuhi. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka wartawan tersebut tidak dapat dituntut atau diminta pertanggungjawabannnya secara hukum (Luwarso, 2003:2-3).
2.    Jenis Delik Pers
Terdapat dua jenis delik pers : delik aduan dan delik biasa. Delik aduan, berarti kasus pers baru muncul hanya apabila ada pihak yang mengadukan kepada kepolisisan akibat suatu pemberiataan pers. Jadi, selama tidak ada pihak yang mengadu, pers tidak dapat digugat, dituntut, atau diadili. Delik biasa, berati kasu pers itu muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan munculnya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Delik biasa , terutama berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Artinya, tanpa pengaduan dari pihak mana pun, kalau suatu pemberitaan pers dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, maka aparat kepolisian secara otomatis akan memprosesnya secara hukum.
            Menurut Luwarso(2003:6), hal itu karena kejahtan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, menyangkut martabat negara, sehingga demi kepentingan umum, perbuatan kehinaan itu perlu ditindak tanpa memerlukan adanya suatu pengaduan. Jabatan mereka sebagai presiden tidak memungkinkan mereka sebagai pengadu. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum juga tergolong delik pers.
3.    Kelompok Delik Pers
Delik pers terbagi kedalam lima kelompok besar : (1) Kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam pasal 154-157 KUHP, (2) Kejahatan penghinaan yang mencakup penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 134 dan 137 KUHP serta penghinaan umum yang diatur dalam pasal 310 dan 315 KUHP, (3) kejahatan yang melakukan penghasutan yang diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP, (4) Kejahatan menyiarkan kabar bohong yang diatur dalam pasal 14 dan 15 UU no.1/1946 , dan (5) delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 282 dan 533 KUHP. Semua pasal ini, dianggap kalangan pakar, pengamat, dan praktisi pers, sebagai proses sistematis kearah kriminalisasi pers.
4.    Pengaduan ke Dewan Pers
1.    Pengaduan dari masyarakat
Pengaduan atau keluhan anggita masyarakat (termasuk pajabat pemerintah) mengenai pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan bagi penyampai pengaduan tersebut. Penyelesaian yang dilakukan Dewan Pers dalam menindaklanjuti pengaduan itu ialah :
a.    Mengundang pihak pengadu dan pimpinan pers untuk memberikan penjelasan kepada dewan Pers dengan versi masing-masing.
b.    Dewan Pers mengirimkan tanggapannya ecara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.
2.    Pengaduan dari Kalangan Pers
Pengaduan dari kalangan pers (wartawan, pimpinan perusahan pers, dan organisasi wartawan) mengenai terjadinya tindakan kekerasan atau tekanan terhadap wartawan atau media pers. Penyelesaian yang dilakukan Dewan Pers :
a.    Mengirimkan surat kepada kepolisian RI, untuk memintakan perhatian agar kasus di proses sesuai ketentuan.
b.    Memberikan himbauan pada pimpinan kelompok masyarakat yang terorganisasi untuk tidak mengulangi peristiwa tersebut.
5.    Fungsi dewan Pers
UU pokok Pers No. 40/1999 pasal 15 ayat (2), mengenai & fungsi Dewan Pers :
1.    Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2.    Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3.    Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
4.    Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5.    Mengembangkan komunikasi antara pers, masyrakat, dan pemerintah.
6.    Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
7.    Mendata perusahaan pers.
6.    Pedoman Penulisan Berita Hukum
Sepuluh (10) pedoman penulisan berita tentang hukum, hasil kajian para wartawan PWI di Cibulan, Bogor, 30 Juli 1977:
1.    Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka atau dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) serta kode etik Jurnalistik.
2.    Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik, Pers dapat menyebut lengkap nama tersangka atau tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum.
3.    Nama, identitas dan potret gadis atau wanita yang menjadi korban perkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang mennyangkut susila dan yang menjadi korban narkotika, tidak dimuat lengkap atau jelas.
4.    Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka atau terhukum, hendaknya tidak ikut disebut dalam pemberiataan.
5.    Dalam rangka mengungkap kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar pers seyogyanya mencari dan menyiarkan pola keterangan yang diperoleh dari luar persidangan, apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.
6.    Untuk menghindarkan trial by the press, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut hukum, juga perlu diperhatikan agar tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar kedalam masyarakat.
7.    Untuk menghindari trial by the press, nada dan gaya dari tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang yang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini.
8.    Pers hendaknya tidak berorientasi “polisi atau jaksa centered” tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela, dan tersangka atau tertuduh.
9.    Pemberitaan mengenai sesuatu perkara hendaknya professional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.
10.  Berita hendaknnya memberikan yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus polisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku. Perlu hendaknya dikemukakan pasal-pasal hukum pidana yang relevan dengan hak-hak dan kewajiban tertuduh, para saksi maupun negara sebagai penuntut.
7.    KODE PRAKTIK MEDIA PERS
1.    Akurasi
a.    Dalam menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan individu atau kelompok.
b.    Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputar balikan.
c.    Jika informasi yang dimuat atau di siarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikan, maka koreksi harus segera dilakukan dan meminta maaf.
d.    Pers wajib membedakan antara komentar, dugaan, dan fakta. Pers k menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak.
e.    Pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati.
2.    Privasi
a.    Setiap orang berhak dihormati privasinya serta keluarga, rumah tangga, kesehata, dan kerahasian surat-suratnya.
b.    Penggunaan kamera lensa panjang untuk memotret seseorang di wilayah privasi tanpa seizin yang bersangkutan tidak dibenarkan.
c.    Wartawan tidak menelpon, bertanya, memaksa, atau memotret seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya itu.
d.    Wartawan tidak boleh bertahan di kediaman nara sumber yang telah memintanya meninggalkan tempat, termasuk tidak membuntuti nara sumber itu.
e.    Wartawan dan fotografer tidak diperbolehkan memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan.
f.     Pers wajib hati-hati, menahan diri, dalam menerbitkan atau menyiapkan informasi yang bisa di kategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.
g.    Rekdasi harus menjamin bahwa wartawannya harus mematuhi kepentingan tersebut.

IV.  KODE ETIK JURNALIS
1.    Kode Etik Wartawan Indonesia
Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab social serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:
a.   Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
b.   Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
c.   Wartawan Indonesia menghormati atas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
d.   Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
e.   Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.
f.    Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
g.   Wartawan Indonesia segerah mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksankan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.
 Bandung, 6 Agustus 1999



2.    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERS
a.    Undang-Undang No. 11 Tahun 1966
UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.     bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah manifestasi daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
b.    bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif daripada penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila;
c.    bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila pembinaan Pers ada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Pers;
d.     bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa;
e.    bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yong membawa darma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif;
f.     bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang menjamin kedudukan hukum persurat-kabaran dan kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi  fungsi yang sebaik-baiknya, menuju terwujudnya Pers Sosial Pancasila.
Mengingat :
1.    Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-undang Dasar 1945;
2.    Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat 15 Desember 1949 tentang Perlindungan kepada Pers;
3.    Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa.
4.    Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
5.    Pasal  5 jo. pasal 20 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
M e m u t u s k a n:
I.              Mencabut:

a.    Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;
b.    Segala Peraturan perundangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

II.            Menetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pers.
B A B   I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
1.    Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.
2.    Perusahaan Pers ialah perusahaan surat-kabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat 6, 7 dan 8 dalam pasal ini.
3.    Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pcrusahaan pers, radio, televisi dan film.
4.    Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini secara kontinu.
5.    Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah.
6.    Kantor Berita adalah pusat pengumpulan dan penyebaran berita bahan-bahan informasi dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansiinstansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala. perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia dalam tata pergaulan dunia.
7.    Surat-kabar Harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali dalam seminggu.
8.    Penerbitan Berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
9.     Surat-kabar/berkala Pemerintah ialah surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah.
10.  Pemerintah dalam Undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 5 dan pasal 9 ayat 2 dan ayat 3.
B A B  II
FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS
Pasal 2
1.    Pers Nasional adalah alat Revolusi dan merupakan mass-media yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatoris dan mempunvai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
2.    Pers Nasional berkewajiban :
a.         mempertahankan. membela, mendukunq, dan melaksanakan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
b.         memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, berlandasan Demokrasi Pancasila.
c.          memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
d.         membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner dalam Perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme. neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/dikfatur.
e.         menjadi penyalut pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner.
Pasal 3
Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.
Pasal 4
Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan.
Pasal 5
1.    Kebebasan Pers sesuai dengan hak asasi warga-negara dijamin.
2.    Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung-jawab nasignal dam pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.
B A B  III
DEWAN PERS
Pasal 6
1.    Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers.
2.    Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
3.    Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4.    Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambaban keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers.
5.    Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
1.    Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
2.    Pimpinan Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers.
3.    Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenal tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya, ditetapkan oleh Pemerintah bersamasama dengan Dewan Pers.
B A B  IV
HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS
Pasal 8
1.     Setiap warga-negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila.
2.    Untuk ini tidak diperlukan Surat lzin Terbit.
Pasal 9
1.    Untuk menyempurnakan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri badan-badan Pers kolektif dalam mendirikan kantor berita.
2.    Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
3.    Hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
1.    Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap bahasa asing yang dianggap perlu.
2.    Pemerintah dapat menerbitkan penerbitan berkala yang bersifat informatoris dan keahlian.
Pasal 11
Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.
Pasal 12
Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers.
B A B  V
PERUSAHAAN PERS
Pasal 13
1.    Penerbitan Pers harus diselenggarakan oleh Perusahaan Pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-sifat yang diatur secara gotong-royong kekeluargaan terpimpin, sesuai dengan, ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Pasal 33.
2.    Modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warga-negara Indonesia.
3.    Perusahaan Pers dilarang memberikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari fihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
4.    Perusahaan Pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Perusahaan Pers.

Pasal 14
1.    Pimpinan sesuatu penerbitan Pers terdiri atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan.
2.    Yang dapat memegang sesuatu penerbitan Pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Perusahaan, seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontra revoiusi.
3.    Pimpinan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya harus bersifat kekeluargaan terpimpin antara karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/tehnik dan karyawan pers lainnya.
4.    Pimpinan Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan harus memahami benar-benar kedudukan dan fungsi Pers seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.
5.    Syarat-syarat lain untuk menjadi Pimpinan Umum, Pinipinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan diatur oleh Pemerintah ber sama-sama dengan Dewan Pers.
Pasal 15
1.    Pimpinan Umum bertanggung-jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
2.    Pertanggungan-jawab Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soalsoal perusahaan.
3.    Pemimpin Redaksi bertanggung-jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
4.    Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungan-jawabnya terhadap hukum mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya vang bersangkutan.
5.    Dalam mempertanggung-jawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, anggota Redaksi atau, Penulisnya mempunyai hak tolak.
B A B  VI
WARTAWAN
Pasal 16
1.    Syarat-syarat untuk menjadi wartawan ialah
a.     warga-negara Indonesia,
b.    memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini,
c.    berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi,
d.    memiliki kecakapan, pengalaman pendidikan, akhlak tinggi dan pertanggungan-jawab.
2.    Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Wartawan ditetapkan oleh Pemeritah bersama-sama dengan Dewan Pers.
B A B VII
PERS DAN WARTAWAN ASING
Pasal 17
1.    Perusahaan Pers Asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
2.    Dengan izin Pemerintah pers asing dapat beredar di Indonesia.
3.    Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
4.    Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenal pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
5.    Perwakilan Kantor Berita Asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
6.    Perwakilian Kantor Berita Asing dan Penerbitan Asing di Indonesia harus terdaftar pada Pemerintah dan Dewan Pers.
Pasal 18
1.    Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat-syarat:
a.    mewakili suatu perusahaan pers di luar negeri,
b.     tidak memusuhi revolusi Indonesia,
c.    disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan Pers.
2.    Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
B A B  VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
Setiap orang atau badan hukum, yang dengan cara apa pun, baik langsung ataupun tidak langsung melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurangi/meniadakan jiwa pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya satu tahun.
B A B  IX
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 20
1.     
a.     Dalam masa, penalihan keharusan mendapatkan Surat lzin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan D.P.R.G.R.
b.    Ketentuan-ketentuan mengenai Surat lzin Terbit dalam masa perali.h,an.diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
2.    Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dilaksanakan sebelum Undang-undang ini diundangkan, berjalan terus sampai ada pengaturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3.    Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Undang-undang ini diundangkan, Pemerintah harus sudah mengeluarkan Peraturan Penierintah Pelaksanaan Undang-undang ini.
4.    Perusahaan Pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan tersebut dalam ayat 3 pasal ini, harus sudah menyesuaikan bentuk, pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, dan sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
5.    Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
6.    Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
B A B  X
PENUTUP
Pasal 21
1.    Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
2.    Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

c.    Peraturan Perundang- Undangan Pers hasil Perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 1982

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya bidang Penerangan dan Pers dipandang perlu mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967.

Mengingat:
1.    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4.    Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie Tahun 1934 Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86 tentang Penyaluran Perusahaan, sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5.    Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
6.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1815);
7.    Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2822);
8.    Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1967
Pasal I
Angka 1
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967, diubah lagi sebagai berikut:
a.    Istilah-istilah dalam Undang-undang Nomor Tahun 1966 diubah sebagai berikut:
·         "alat revolusi" diubah menjadi "alat Perjuangan Nasional".
·         "alat penggerak massa" diubah menjadi "alat penggerak pembangunan bangsa".
·          "pengawal revolusi" diubah menjadi "pengawal ideologi Pancasila".
·         "Pers Sosialis Pancasila" diubah menjadi "Pers Pancasila".
·         "tiga kerangka revolusi" diubah menjadi "Tujuan Nasional".
·          "progresif" diubah menjadi "konstruktif-progresif".
·         "kontra revolusi" diubah menjadi "menentang Pancasila".
·         "berkhianat terhadap revolusi" diubah menjadi "berkhianat terhadap Perjuangan Nasional".
·         "Gotong-royong kekeluargaan terpimpin" diubah menjadi "secara bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
·         "revolusi" diubah menjadi "Perjuangan Nasional".
·         "revolusi Pancasila" diubah menjadi "ideologi Pancasila".
b.    Rumusan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 yang berbunyi "Pemerintah bersama-sama Dewan Pers" diubah menjadi Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers".
Angka 2
Ketentuan Pasal 1 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Organisasi pers ialah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi media periklanan, yang disetujui oleh Pemerintah.
Angka 3
Ketentuan Pasal I ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pemerintah dalam undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam Pasal I ayat (6) dan ayat (9), Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan undangundang Perubahan Kedua undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers; sedangkan dalam Pasal 13 ayat (6) Pemerintah adalah Menteri Penerangan dan Menteri Perdagangan dan Koperasi.
Angka 4
judul Bab 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERS.
Angka 5
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pers Nasional bertugas dan berkewajiban:
a.    melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
b.    memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila;
c.    memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab;
d.    menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan;
e.    memperjuangkan terwujudnya tata international baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerjasama regional, antar regional dan international khususnya di bidang pers.
Angka 6
Pada Pasal 2 ditambah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam rangka meningkatkan, peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara Pemerintah, pers dan masyarakat.
Angka 7
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif.
Angka 8
Pada Pasal 6 diadakan perubahan sebagai berikut:
a.     Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers,wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain;
b.    Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, jumlah dari susunan anggota, syarat-syarat keanggotaan serta pengangkatan anggota Dewan Pers akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
c.    Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penunjukan ahli-ahli di bidang pers dan ahli-ahli di bidang dilakukan oleh Pemerintah setelah mendengar organisasi-organisasi pers;
d.    Ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pers yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
Angka 9
Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus.
Angka 10
Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Setiap warga negara mempunyai hak untuk bersama orang-orang lain mengusahakan penerbitan pers dan mengelola badan usahanya berdasar atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila.
Angka 11
Penjelasan Pasal 8 dihapus dan diganti dengan "Cukup jelas".
Angka 12
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)  Pemerintah dapat menerbitkan satu harian dalam bahasa Indonesia dan satu harian dalam setiap bahasa asing.
(2)  Penerbitan-penerbitan berkala Pemerintah yang bersifat informatoris dan keahlian dapat dikeluarkan oleh Departemen-departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi-instansi Pemerintah yang diatur oleh Menteri Penerangan.
Angka 13
Pada Pasal 13 ditambah ayat (5) dan ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut:
(5)  Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
(6)  Media periklanan merupakan salah satu unsur penunjang yang penting dalam pengembangan usaha pers. Ketentuan-ketentuan mengenai media periklanan akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
Angka 14
Pada Pasal 15 ditambah ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:
6)    Wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya, mempunyai Hak Tolak.
7)    Ketentuan-ketentuan tentang Hak Tolak akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.
Angka 15
Pada Bab V sesudah Pasal 15 ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang dijadikan Pasal 15a terdiri dari 3 (tiga) ayat yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Hak Jawab merupakan hak seseorang, organisasi atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan agar penjelasan dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan, dimuat di penerbitan pers tersebut.
(2)  Dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanyayang akan menggunakan Hak Jawab.
(3)  Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Hak Jawab akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

Angka 16
Pada Pasal 17 diadakan perubahan sebagai berikut:
Pada ayat (2), (3), (4) sebelum perkataan "pers asing" ditambah perkataan "penerbitan", dan pada ayat (6), antara perkataan "penerbitan" dan "asing" ditambah perkataan "pers".
Angka 17
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untukkepentingan pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers seperti dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undangundang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juga rupiah).
(2)  Barangsiapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Angka 18
18. Pada Pasal 20 diadakan perubahan sebagai berikut:
a.    Ketentuan ayat (1) dihapus.
b.    Ayat (2) menjadi ayat (1)
c.    Ayat (3) menjadi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan  pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers, sudah harus dikeluarkan dalam waktu secepatnya.
d.    Ayat (4) menjadi ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut Perusahaan pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah dikeluarkan peraturan perundang-undangan pelaksananya seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers khususnya yang menyangkut perusahaan pers, harus sudah menyesuaikan bentuk, pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dimaksud, serta mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
e.    Ayat (5) dan ayat (6) menjadi ayat (4) dan ayat (5).
Pasal II
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 September 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH.

e.    Peraturan Perundang- Undangan Pers hasil Perubahan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 Menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
P E R S
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS. UU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1.     Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2.    Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3.    Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4.    Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5.    Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6.    Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7.    Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8.    Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9.    Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10.  Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11.  Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12.  Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13.  Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14.  Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.


Pasal 3
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Pasal 4
1.    Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2.    Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3.    Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4.    Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5
1.    Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2.    Pers wajib melayani Hak Jawab.
3.     Pers wajib melayani Hak Tolak.
Pasal 6
a.    Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b.    menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c.    mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d.    melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e.    memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III
WARTAWAN
Pasal 7
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.



Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :
a.     yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b.    minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.     peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15
(1)
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
(2)
Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.
melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b.
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c.
memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d.
mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e.
memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f.
mendata perusahaan pers;
(3)
Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a.
wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b.
wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
c.
tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
(4)
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
(5)
Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
(6)
Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
(7)
Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a.
organisasi pers;
b.
perusahaan pers;
c.
bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
BAB VI
PERS ASING
Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
1.    Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2.    Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
1.    Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2.    Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3.    Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
1.    Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2.    Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
1.    Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2.    Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI
Regulasi Pers dari Masa Ke Masa
Sejak pemerintahan penjajahan Belanda menguasai Indonesia, mereka mengetahui dengan baik pengaruh surat kabar terhadap masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, mereka memandang perlu membuat undang-undang khusus untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan momok yang harus diperangi.

1.    Pers di Masa Pergerakan
Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang Indonesia lebih berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers saat itu merupakan “terompet” dari organisasi pergerakan orang Indonesia. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa. Contoh harian yang terbit pada masa pergerakan, antara lain:
a.    Harian Sedio Tomo sebagai kelanjutan harian Budi Utomo terbit di Yogyakarta didirikan bulan Juni 1920.
b.    Harian Darmo Kondo terbit di Solo dipimpin Sudarya Cokrosisworo.
c.    Harian Utusan Hindia terbit di Surabaya dipimpin HOS Cokroaminoto.
d.    Harian Fadjar Asia terbit di Jakarta dipimpin Haji Agus Salim.
e.    Majalah mingguan Pikiran Rakyat terbit di Bandung dipimpin Ir. Soekarno.
f.      Majalah berkala Daulah Rakyat dipimpin Mocb. Hatta dan Sutan Syahrir.
2.    Pers di masa penjajahan Jepang
Pers di masa pendudukan Jepang semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan bersifat pro Jepang. Beberapa harian yang muncul antara lain:
a.    Asia Raya di Jakarta
b.    Sinar Baru di Semarang
c.    Suara Asia di Surabaya
d.    Tjahaya di Bandung
Pers nasional masa pendudukan Jepang mengalami penderitaan dan pengekangan lebih dari zaman Belanda. Namun ada beberapa keuntungan bagi wartawan atau insan pers yang bekerja pada penerbitan Jepang, antara lain:
a.    Pengalaman karyawan pers Indonesia bertambah. Fasilitas dan alat yang digunakan jauh lebih banyak daripada pada masa Belanda.
b.    Penggunaan bahasa Indonesia makin sering dan luas. Karena bahasa Belanda berusaha dihapus oleh Jepang, hal ini yang nantinya membantu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional.
c.    Adanya pengajaran bagi rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber resmi Jepang. Kekejaman dan penderitaan yang dialami pada masa Jepang memudahkan pemimpin bangsa memberi semangat untuk melawan penjajah.
3.    Pers di masa revolusi fisik
Periode ini antara tahun 1945 sampai 1949 saat itu bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih tanggal 17 Agustus 1945. Belanda ingin kembali menduduki sehingga terjadi perang mempertahankan kemerdekaan. Saat itu pers terbagi menjadi dua golongan yaitu:
a.    Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara Sekutu dan Belanda yang dinamakan Pers Nica (Belanda).
b.    Pers yang terbit dan diusahakan oleh orang Indonesia atau disebut Pers Republik.
Kedua golongan ini sangat berlawanan. Pers Republik yang disuarakan kaum Republik berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan sekutu. Pers Nica berusaha mempengaruhi rakyat agar menerima kembali Belanda.
Contoh koran Republik yang muncul antara lain: harian Merdeka, Sumber, Pemandangan, Kedaulatan Rakyat, Nasional, dan Pedoman. Pers Nica antara lain: Warta Indonesia di Jakarta, Persatuan di Bandung, Suluh Rakyat di Semarang, Pelita Rakyat di Surabaya, dan Mustika di Medan. Pada masa ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Pengusaha Surat Kabar (SPS) lahir, kedua organisasi ini mempunyai kedudukan penting dalam sejarah pers Indonesia. Untuk menangani pers, pemerintah mcmbentuk Dewan Pers tanggal 17 Maret 1959. Dewan terdiri dari orang-orang persuratkabaran, cendekiawan, dan pejabat pemerintah, dengan tugas:
a.    Penggantian undang-undang pers kolonial.
b.    Pemberian dasar sosial-ekonomis yang lebih kuat kepada pers Indonesia (artinya fasilitas kredit dan mungkin juga bantuan pemerintah).
c.    Peningkatan mutu jurnalisme Indonesia.
d.    Pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan Indonesia (tingkat hidup dan tingkat gaji, perlindungan hukum, etika jurnalistik, dll).
4.    Pers di era demokrasi (1949-1959)
Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek samping dari keluhan para wartawan terhadap pers Belanda dan Cina. Pemerintah mulai mencari cara membatasi penerbitan karena negara tidak akan membiarkan ideologi “asing” merongrong Undang-Undang Dasar. Akhirnya pemerintah melakukan pemberdelan pers dengan tindakan yang tidak terbatas pada pers asing saja.

5.    Pers dimasa Orde Lama atau Pers Terpimpin
Lebih kurang 10 hari setelah Dekrit Presiden RI menyatakan kembali ke UUD 1945, tindakan tekanan pers terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po dilakukan oleh penguasa perang Jakarta. Hal ini tercermin dari pidato Menteri Muda Penerangan Maladi dalam menyambut HUT Proklamasi Kemerdckaan RI ke-14, antara lain: “Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan negara, kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Awal tahun 1960 penekanan kebebasan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda Maladi bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional”. Masih tahun 1960 penguasa perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers.
Tahun 1964 kondisi kebebasan pers makin buruk: digambarkan oleh E.C. Smith dengan mengutip dari Army Handbook bahwa Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.
Tindakan penekanan terhadap kemerdekaan pers oleh penguasa Orde Lama bertambah dengan meningkatnya ketegangan dalam pemerintahan. Tindakan penekanan ini merosot ketika ketegangan dalam pemerintahan menurun. Lebih-lebih setelah percetakan diambil alih pemerintah dan wartawan wajib untuk berjanji mendukung politik pemerintah, sehingga sangat sedikit pemerintah melakukan tindakan penekanan kepada pers.
6.    Pers di era demokrasi Pancasila dan Orde lama
Awal masa kepemimpinan pemerintahan Orde Baru bahwa akan membuang jauh-jauh praktik demokrasi terpimpin dan mengganti demokrasi Pancasila. Pernyataan ini membuat semua tokoh bangsa Indonesia menyambut dengan antusias sehingga lahirlah istilab pers Pancasila.
Pemerintah Orde Baru sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang pers pancasila. Dalam rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984), pers pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkab lakunya didasarkan nilai-nilai pancasila dan UUD’45 Hakikat pers pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.
Masa “bulan madu” antara pers dan pemerintah ketika dipermanis dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) Nomor II tahun 1966, yang dijamin tidak ada sensor dan pembredelan, serta penegasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat ijin terbit. Kemesraan ini hanya berlangsung kurang lebih delapan tahun karena sejak terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974), kebebasan pers mengalami set-back (kembali seperti zaman Orde Lama).
Prof. Oeraar Seno Adji, SH, dalam bukunya Mas Media dan Hukum menggambarkan kebebasan pers di alam demokrasi pancasila dengan karakteristik berikut:
a.    Kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan kemerdekaan untuk memperoleh alat dari expression, seperti dikatakan oleh negara sosialis.
b.    Tidak mengandung lembaga sensor preventif.
c.    Kebebasan bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak, dan bukan tidak bersyarat sifatnya.
d.    la merupakan suatu kebebasan dalam lingkungan batas tcrtentu, dan syarat-syarat limitatif dan demokratis, seperti diakui oleh hukum internasional dan ilmu hukum.
e.    Kemerdekaan pers dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban yang untuk pers sendiri disalurkan melalui beroepsthiek mereka.
f.     la merupakan kemerdekaan yang disesuaikan dengan tugas pers sebagai kritik adalah negatif karakternya, melainkan ia positif sifatnya, bila ia menyampaikan wettigeinitiativen dari pemerintah.
g.    Aspek positif di atas tidak mengandung dan tidak membenarkan suatu konklusi, bahwa posisinya subordinated terhadap penguasa politik.
h.    Adalah suatu kenyataan bahwa aspek positif jarang ditemukan kaum liberatarian sebagai unsur esensial dalam persoalan mass-communication.
i.      Pernyataan bahwa pers tidak subordinated kepada penguasa politik berarti bahwa konsep authoritarian tidak acceptable bagi pers Indonesia.
j.      Konsentrasi perusahaan pers bentukan dari chains yang bisa merupakan ekspresi dari kapitalisme yang ongebreideld, merupakan suatu hambatan yang deadwerkelijk dan ekonomis terhadap pelaksanaan ide kemerdekaan pers. Pemulihan suatu bentuk perusahaan, entah dalam bentuk co-partnership atau co-operative atau dalam bentuk lain yang tidak memungkinkan timbulnya konsentrasi dari perusahaan pers dalam satu atau beberapa tangan saja, adalah perlu.
k.    Kebebasan pers dalam lingkunganbatas limitative dan demokratis, dengan menolak tindakan preventif adalah lazim dalam negara demokrasi dan karena itu tidak bertentangan dengan ide pers mereka.
l.      Konsentrasi perusahaan yang membahayakan performance dari pers excessive, kebebasan pers yang dirasakan berlebihan dan seolah memberi hak kepada pers untuk misalnya berbohong (the right to lie), mengotorkan nama orang (the right to vility), the right to invade . privacy, the right to distort, dan lainnya dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers sendiri. la memberi ilustrasi pers yang bebas dan bertanggung jawab (a free and responsible press).

7.    Kebebasan pers di Era Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang dan mulailah era reformasi. Tuntutan reformasi bergema ke semua sektor kehidupan, termasuk sektor kehidupan pers. Selama rezim orde lama dan ditambah dengan 32 tahun di bawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya karena senantiasa ada di bawah bayang-bayang ancaman pencabutah surat izin terbit.
Sejak masa reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan pers atau koran, majalah, atau tabloid baru. Di Era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini disambut gembira dikalangan pers, karena tercatat beberapa kemajuan penting dibanding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers (UUPP).
Dalam Undang-Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Itulah sebabnya mengapa tidak lagi disinggung perlu tidaknya surat ijin terbit, yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2.
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai mnejadi saksi di pengadilan.
Pada masa reformasi, Undang-Undang tentang pers No. 40 1999, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a.    Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
b.    Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
c.    Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.
d.    Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
e.    Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA
Sumadiria, AS Haris. 2008. Jurnalistik Indonesia. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
Heryanto, A., Tjitrosoebono, H., Katoppo, A., Siregar, A., & Muladi. 1994. Pers Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
Octa. 11 Juni 2011. Perkembangan Pers di Indonesia. (Online) http://klikbelajar.com/pelajaran-sekolah/perkembangan-pers-di-indonesia/ (diakses Maret 2012)

0 komentar:

Poskan Komentar